Health

PPKM Darurat Diperpanjang, Satgas Covid-19: Pemerintah Siapkan Gas-Rem

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kebijakan PPKM Darurat diperpanjang selama lima hari hingga 25 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Menurut Jokowi, PPKM Darurat yang sudah berlaku mulai 3 Juli itu harus diperpanjang karena tingkat penularan Covid-19 masih tinggi.

Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di lapangan. Jika kasus positif dinilai mulai terkendali, Jokowi menyampaikan, bukan tidak mungkin PPKM Darurat bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021.

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” kata Jokowi melalui jumpa pers virtual, Selasa (20/7/2021).

Sebelumnya, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 prof. Wiku Adisasmito juga menyampaikan bahwa pemerintah memang menerapkan strategi gas dan rem dalam penanganan Covid-19. Dua strategi itu diterapkan melalui penerapan PPKM kemudian relaksasi saat pembatasan kembali dilonggarkan. 

Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat, (YT Sekretariat Presiden)
Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat, (YT Sekretariat Presiden)

Namun begitu, sebelum keputusan relaksasi diambil pasca masa pengetatan berlangsung, Wiku mengatakan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. 

“Pertama, komitmen seluruh unsur Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Puskesmas hingga ketua RT-RW untuk menjalankan penanganan dengan baik. Ini penting sebagai modal kita melaksanakan relaksasi yang aman dan efektif,” ucapnya.

Kemudian kedua, rencana dan evaluasi yang matang. Perencanaan itu terkait sasaran ruang lingkup dan metode penanganan yang penting dilakukan guna mencapai efektifnya penanganan. Juga evaluasi secara berkala agar kualitas penanganan dapat terus ditingkatkan.

Ketiga, lanjut Wiku, persiapan sarana dan prasarana sesuai dengan proyeksi kasus positif Covid-19. Kebutuhan itu mencakup tempat tidur, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan pengobatan.

“Perlu dipantau ketersediaannya untuk menyiapkan rencana penambahan apabila kasus kembali melonjak. Keempat, tindak tegas pelanggaran kerumunan di wilayah pemukiman warga yang masih terjadi bahkan di kota-kota besar,” ucap Wiku.

Adanya temuan pelanggaran penerapan protokol kesehatan, dipandang Wiku, harus ditindak tegas dengan perencanaan target dan jadwal rutin patroli pengawasan. Selain itu, pemahaman masyarakat sangat diperlukan untuk menekan kasus positif jika periode relaksasi dinerlakukan.



Selengkapnya suara.com

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close