Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia Harus Didukung Aturan Teknis

Perkembangan Tehnologi Finansial pada Indonesia Wajib Didukung Ketentuan Teknis – reverasite

Posted on

Reverasite.com – Kementerian Komunikasi beserta Informatika menyatakan dukungan penuh buat perkembangan sektor tehnologi finansial melalui beberapa hukum teknis yg sudah diterbitkan pemerintah.

“Kementerian Kominfo memahami karena itu kala muka industri fintech pada Indonesia wajib kemudian didukung serta pemutakhiran pada berbagai faktor. Tersedia area jasa keuangan yg berkaitan serta monetary era, on-line banking, web banking, virtual banking. Aku enggak enggak menyinggung hal-hal yg berkaitan serta teknis jasa keuangan akibat sempat tersedia forum yg menanganinya,” kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, di dalam keterangan pers, Kamis (19/8/2021).

Pemerintah, melalui Kekuasaan Jasa Keuangan memilih penyelenggaraan industri pinjaman on-line yg terjaga beserta paling dipercaya.

Pasal 40 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 berhubungan dengan Berita beserta Transaksi Elektronik, yg direvisi melalui Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016, mengamanatkan pemerintah melindungi kepentingan universal sedari segala bentuk hambatan selaku karena penyalahgunaan warta beserta transaksi elektronik, bersama memfasilitasi eksploitasi tehnologi sinkron aturan peraturan perundang-undangan.

“Buat yg melaksanakan delik sektor fintech karena itu berguna dibuat tindakan penegakan ketentuan yg tegas oleh aparat penegak ketentuan. Tentang ini berguna dibuat biar jangan sampai dianggap gampang buat melaksanakan penipuan pada sektor peer-to-peer lending,” kata Plate.

See also  PPKM Degree 4 Diperpanjang ataupun Tak? - reverasite

Regulasi teknis pengaturan penyelenggara peer-to-peer lending fintech yg tertuang di dalam Peraturan Kekuasaan Jasa Keuangan Nomer 77 tahun 2016 berhubungan dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Tehnologi Berita (POJK 77/2016).

Ketentuan tersebut untuk menjadi dasar tata kelola ekosistem industri tehnologi finansial bidang pinjaman peer-to-peer lending.

Kominfo menerbitkan hukum tata kelola sistim elektronik, eliputi mereka penyelenggara jasa fintech selaku penyelenggara sistim elektronik, melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomer 5 Tahun 2020 berhubungan dengan Penyelenggara Sistim Elektronik.

“Melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomer 5 Tahun 2020 berhubungan dengan Penyelenggara Sistim Elektronik bersama aturan perubahannya (PM Kominfo 5/2020), Kominfo menerima bermacam laporan sedari kementerian beserta forum tergantung terhitung OJK buat melaksanakan penutupan akses web kepada mereka penyelenggara jasa keuangan tidak menggunakan ijin, meliputi mereka penyedia pinjaman on-line tidak menggunakan ijin,” kata Plate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *