ICW Duga Harga Tes PCR Turun karena Pejabat Kemenkes Rangkap Posisi Komisaris Kimia Farma

ICW Sangka Harga Tes PCR Turun keterlibatan Pejabat Kemenkes Rangkap Posisi Komisaris Kimia Farma – reverasite

Posted on

Reverasite.com – Indonesia Corruption Watch menerangkan karena itu tersedia potensi konflik kepentingan di dalam penetapan harga tes Covid-19 karna pejabat Kementerian Kesehatan rangkap jabatan selaku Komisaris BUMN Kimia Farma.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menandaskan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir yg menandatangani isi surat penetapan harga tes Covid-19 pula menjabat komisaris primer pada BUMN Kimia Farma.

“Pak Abdul Kadir pula komisaris primer pada Kimia Farma, kami paham Kimia Farma pula menservice pertanyaan PCR, pertanyaannya, bagaimana boleh jadi seorang yg menetapkan tarif pertanyaan PCR ini pula menduduki posisi komisaris primer Kimia Farma?,” kata Wana di dalam diskusi digital, Jumat (20/8/2021).

Wana menduga konflik kepentingan ini pula menjadikan tarif PCR hangat dapat diturunkan di masa ini sesudah 1,5 tahun pandemi.

“Jangan-jangan semasa 10 bulan ini enggak dilaksanakan penilaian keterlibatan tidak benar 1 penduduk yg menetapkan tarif PCR tersebut itu penduduk yg pula menyediakan layanan jasa pertanyaan PCR,” ucapnya.

ICW menghitung sedikitnya penyedia jasa tes swab PCR bagus pernah meraup dana sebesar Rp10,46 triliun sepanjang pandemi Covid-19 pada Indonesia.

See also  Didampingi Menpora, Presiden Jokowi Berikan Ekstra terhadap Atlit Peraih Medali pada Olimpiade - reverasite

Hitungan itu menurut jumlah spesimen yg pernah dikumpulkan beberapa 25.840.025 dikalikan dan 20 persen benefit laba sedari harga PCR hampir diturunkan sebesar Rp900 ribu in keeping with tes.

“Ini bilangan yg sangat gedhe di dalam konteks pandemi masa ini kala sebagian penduduk ribet mempunyai pekerjaan sebaliknya berikutnya para terpapar,” tutur Wana.

Wana menegaskan, konflik kepentingan ini bertentangan dan pasal 17 bersama pasal 1 ayat (5) UU 25/2009 berhubungan dengan pelayanan orang, bersama pasal 33 UU 19/2003 berhubungan dengan BUMN.

“Normalisasi konflik kepentingan pada technology Presiden Joko Widodo ini memicu akibat serius untuk tata kelola pemerintahan bersama kepentingan orang metode luas,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *